Pemerintah harus fokus dan konsisten berpegang pada rencana induk pembangunan infrastruktur transportasi, baik terkait dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Rencana Induk Bandar Udara, maupun Sistem Logistik Nasional (Sislognas).

Dengan konsistensi terhadap RIPN yang berisi kaidah-kaidah mengenai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan klasifikasi Pelabuhan, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungantidakakansembarangan dalam mengeluarkan izin pembangunan Pelabuhan berskala internasional.

 Hal ini ditegaskan anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hakim di Senayan, baru-baru ini menanggapi pernyataan Gubernur Kalimantan Timur mengenai pembangunan pelabuhan internasional Maloy di Kabupaten Kutai Timur.

“Keinginan dan kemampuan pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan infrastruktur nasional akan jauh lebih optimal jika hal ini sesuai dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN)”, lanjut politisi FPKS yang dikenal sangat konsisten berpegang pada peraturan perundangan produk Senayan ini.

Politisi asal Lampung ini juga menyayangkan lambannya pihak Kementerian Perhubungan dalam menerbitkan RIPN ini.

“Padahal dalam rapat dengar pendapat dengan pihak Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut menyatakan bahwa RIPN ini sudah diserahkan untuk ditandatangani Menhub sejak bulan Oktober 2010. Namun sampai saat ini Komisi V DPR RI belum menerima laporan apakah RIPN ini sudah ditandatangani Menhubatau belum” kata Hakim yang juga Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini.

Dalam pandangan Hakim, jika RIPN ini berjalan sesuai dengan yang sudah direncakan, makajaringan pelabuhan di Indonesia akan sesuai dengan road map pembangunan Sistem Logistik Nasional. Hal ini otomatis akan meningkatkan Indeks Performa Logistik (LPI) Indonesia.

“Jika hal ini dapat dijalankan, maka Indonesia secara otomatis dapat meningkatkan indeks performa logistiknya  (LPI) yang saat ini terpuruk menjadi salah satu negara dengan LPI terburuk di dunia,”jelasnya. (si)/foto:iw/parle.